Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa transparansi pengelolaan desa wisata merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa laporan keuangan yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci pembangunan yang adil. Ia memaparkan berbagai praktik tata kelola yang diterapkan di Indonesia, termasuk sistem laporan publik dan musyawarah komunitas. Delegasi forum menilai bahwa hal ini dapat menjadi contoh tata kelola yang sehat. Menteri Pariwisata mengajak negara anggota untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.
